Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Rabu, 12 Agustus 2020

TNI, PNS dan Persit Kodim 0713 Brebes Diberikan Penyuluhan Hukum Dari Kodam IV/Diponegoro

Brebes | Wartakodimbrebes.com - Anggota Kodim 0713 Brebes, Subdempom IV/1-4 Brebes, Kanminvetcad IV-07/Brebes dan Klinik Pratama Kartika 13 Brebes serta Persit Kartika Chandra Kirana cabang XXII Dim 0713 Brebes menerima penyuluhan dari tim penyuluhan hukum Kodam IV/Diponegoro yang dipimpin Kapten Chk Henlius Waruwu,S.H.,M.Kn. yang menjabat kesehariannya sebagai Kaurevrapkum Kumdam IV/Dip. Kegiatan yang berlangsung di aula Jenderal Soedirman Nomor 107 Brebes, Selasa (11/08/2020).

Dalam sambutannya Kasdim Mayor Infanteri Edwin Samma Baratiku mewakili Dandim 0713 Brebes Letkol Arm Mohamad Haikal Sofyan mengatakan, melalui penyuluhan hukum ini, Prajurit, PNS dan Persit diharapkan dapat merealisaikan aturan hukum dalam kehidupan maupun saat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik.

Sementara ketua tim penyuluh dari Kodam IV/Diponegoro mengungkapkan, selain memberikan pemahaman, tim ingin menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri prajurit. Dengan harapan tercipta budaya tertib, taat dan patuh terhadap norma hukum.  

Kapten Chk Henlius Waruwu menyampaikan, kegiatan penyuluhan hukum ini di laksanakan seluruh satuan yang ada di wilayah Kodam IV/Diponegoro. Penyuluhan hukum bertujuan untuk membekali seluruh prajurit TNI dan PNS supaya mengerti dan memahami dasar aturan hukum, sehingga bisa lebih berhati-hati dalam bersikap, berucap, berbuat dan bertindak untuk menghindari pelanggaran yang berhubungan dengan hukum.

Selain memberikan pemahaman, Tim Penyuluh juga memberikan tentang Undang-undang pelanggaran ITE yang meliputi informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi dan dokumen elektronik. Dan meminimalisir segala bentuk pelanggaran hukum, baik disiplin maupun pidana apabila terjadi pelanggaran tentu yang akan rugi kita semua, baik pelaku, keluarga maupun satuanya, ungkapnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, gambaran, sosialisasi serta wawasan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam setiap individu Prajurit maupun PNS TNI serta keluarganya dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Utsm)

Minggu, 06 Januari 2019

Danramil 17 Songgom Brebes : Tiga Kriteria Masyarakat Sadar Akan Hukum

Brebes | Wartakodimbrebes.com – Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) bagi warga masyarakat Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom, akan diemban oleh para perangkat desanya sebagai duta atau kader. Untuk menyamakan persepsi para pilot proyek ini, dilaksanakan penyuluhan di Kantor Desa. Sabtu (5/1/2019).
Sebagai pemberi materi, Danramil 17 Songgom Kodim 0713 Brebes, Kapten Armed Jupriadi membekali 20 orang perangkat desa dengan pengetahuan tentang menjaga kondusifitas wilayah desa menjelang Pilpres dan Pileg 2019, agar menyaring berita terlebih dahulu sebelum sharing sehingga tidak tercipta keresahan di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada para kader agar lebih bijak dalam menyikapi berita, terlebih yang belum tentu kebenarannya atau hoax, saring sebelum sharing. Dalam situasi masa politik jelang Pemilu 2019 ini, lebih meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya agar tidak mudah terprovokasi sehingga menimbulkan perpecahan karena beda pilihan. Termasuk membatasi penggunaan ponsel guna menghindarkan dari bahaya pornografi,” ajaknya kepada para hadirin termasuk Kades, Rifai, Ketua BPD, LPM dan para Tokoh Masyarakat.

Lebih lanjut disampaikannya, penyuluhan yang dilakukan bersama pihak Kepolisian melalui Kapolsek Songgom, Iptu Sunarto kepada 20 orang perangkat desa setempat ini (para Ketua RT dan Ketua RW), bertujuan untuk membentuk perilaku masyarakat Jatirokeh khususnya menuju masyarakat sadar aturan/hukum yang berlaku di Indonesia. Pangkalnya adalah terbentuknya Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa Sadar Hukum.

“Disebut masyarakat sadar hukum karena telah memenuhi tiga kriteria, yaitu sadar membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, tidak ada perkawinan dibawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan serta tidak terdapat tindak kriminal atau tindak kriminalnya rendah. Inilah yang coba kami gugah bersama pihak Kepolisian,” tutupnya. (pendim0713brebes/Aan).